Visi dan Misi Bupati Kubu Raya adalah “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Maju Harmonis, Berbudaya Dan Berdaya Saing”, dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :
- Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (good government).
- Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkwalitas dan memiliki kreativitas.
- Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah.
- Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.
Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :
- Perubahan kebijakan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.
- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting).
- Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.
- Kompetensi SDM perencana belum optimal.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- Belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel.
- Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana.
Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya yang membantu Kepala Daerah dalam Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan profesionalitas aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.